MAKALAH HUKUM INDUSTRI
“STUDI KASUS HAK PATEN”

Disusun Oleh:

Nama/ NPM                 : Agan Syaeful Mukmin         / (30415251)

   Azhar Sahir                          / (31416260)

   Bintang Pamungkas             / (31416449)

   Hanifah Anyelia                   / (33416195)

   Muhamad Rafiq Dwi           / (34416614)

   Muhammad Shiddiq            / (35416113)

   Vidia Astuti                         / (37416531)

            Kelas                           : 2ID04

            Dosen                          : Rizqi Intansari Nugrahani

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI

UNIVERSITAS GUNADARMA

DEPOK

2018

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkat limpahan karunia nikmatNya kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “STUDI KASUS HAK PATEN ” dengan lancar. Penyusunan makalah ini dalam rangka memenuhi tugas Mata Kuliah Hukum Industri yang dibimbing oleh Ibu rizqi Intansari Nugrahani.

Dalam proses penyusunannya tak lepas dari bantuan, arahan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih atas segala partisipasinya dalam menyelesaikan makalah ini.

Meski demikian, penulis menyadari masih banyak sekali kekurangan dan kekeliruan di dalam penulisan makalah ini. Sehingga penulis secara terbuka menerima segala kritik dan saran positif dari pembaca. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga makalah ini dapat bermanfaat untuk masyarakat umumnya, dan untuk kami sendiri khususnya.

Depok, 13 Mei 2018

LANDASAN TEORI

Pengertian Hak Paten

Kata paten, berasal dari bahasa inggris patent, yang awalnya berasal dari kata patere yang berarti membuka diri (untuk pemeriksaan publik), dan juga berasal dari istilah letters patent, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Dari definisi kata paten itu sendiri, konsep paten mendorong inventor untuk membuka pengetahuan demi kemajuan masyarakat dan sebagai gantinya, inventor mendapat hak eksklusif selama periode tertentu. Mengingat pemberian paten tidak mengatur siapa yang harus melakukan invensi yang dipatenkan, sistem paten tidak dianggap sebagai hak monopoli.

Menurut undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (UU 14 tahun 2001, ps. 1, ayat 1).

Dalam hak paten memiliki istilah sebagai berikut:

1.       Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses (UU 14 tahun 2001, ps. 1, ay. 2).

2.       Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi. (UU 14 tahun 2001, ps. 1, ay. 3)

3.      Pemegang Paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak yang lain menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten.

Sementara  pengertian paten menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Dani K.  menyebutkan : “Paten surat pernyataan atau ijin dari pemerintah yang menyatakan bahwa orang/atau perusahaan boleh membuat barang pendapatannya sendiri. Orang/atau perusahaan lain tidak boleh membuatnya, barang yang mendapat paten tidak boleh ditiru.

Dari pengertian menurut undang-undang dan pengertian menurut bahasa di atas dapat  disimpulkan bahwa paten adalah merupakan hak bagi seseorang yang telah mendapat penemuan baru atau cara kerja baru dan perbaikannya, yang kesemua istilah itu tercakup dalam satu kata, yakni “invensi” dalam bidang teknologi yang diberikan oleh pemerintah, dan kepada pemegang haknya diperkenankan untuk menggunakannya sendiri atau atas izinnya mengalihkan penggunaan hak itu kepada orang lain.

Fungsi Hak Paten

Menurut Munandar dan Sitanggang(2008) ada empat alasan mengapa sistem paten diciptakan:

1.  Untuk mengadakan penciptaan itu sendiri.

2.  Untuk menyebarluaskan penemuan yang sudah diperoleh.

3. Untuk menginvestasikan sumber daya yang diperlukan guna melakukan eksperimen, produksi dan pemasaran atas penemuan yang ada.

4.   Untuk mengembangkan dan menyempurnakan penemuan-penemuan terdahulu.          

Adapun Fungsi dari Hak ditegaskan kalau menurut UU paten No.13 tahun 1997, hak paten adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk memberikan, dan ada beberapa yaitu:

1.      Memberikan Perlindungan Hukum atas setiap karya intelektual di bidang teknologi, sehingga terjamin hak kepemilikan pemegang paten.

2.      Mewujudkan iklim yang lebih baik bagi kegiatan invensi di bidang teknologi, sebab teknologi memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional secara umum dan khususnya di sektor industri,

3.      Memberikan insentif bagi para inventor dalam melakukan inovasi baru melalui hak eksklusif atas invensi yang dihasilkannya.

4.      Sarana pengungkapan terbuka mengenai informasi teknologi terkini yang dipatenkan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya untuk penyempurnaan dan pengembangan teknologi lebih lanjut.

Manfaat dari hak paten itu sendiri:

1.      Hak ekslusif

2.      Kepastian hukum

3.      Insentif terhadap suatu kreasi teknologi

4.      Posisi pasar yang kuat

5.      Meningkatkan daya saing

6.      Kesempatan lisensi

7.      Mendorong investasi (FDI)

8.      Katalis transfer teknologi

9.      Strategi perencanaan perdagangan dan industri

Invensi Yang tidak dapat diberi Paten

Yang tidak dapat diberi paten adalah invensi tentang:

1)             Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umumatau kesusilaan

2)             Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;

3)             Teori dan metode dibidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau

4)             Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis.

2.4       Subjek Paten

Mengenai subjek paten, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menyebutkan: yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Ketentuan ini memberi penegasan bahwa hanya penemu atau yang berhak menerima lebih lanjut hak penemu, misalnya karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau sebab-sebab lain, yang berhak memperoleh paten atas penemuan yang bersangkutan.

Yang dianggap sebagaipenemu adalah mereka yang untuk pertama kali mengajukan permintaan paten,kecuali terbukti sebaliknya. Artinya undang-undang memakai titik tolak bahwa orang atau badan yang pertama kali mengajukan permintaan paten dianggap sebagai penemunya. Tetapi apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya dengan bukti kuat dan meyakinkan, maka status sebagai penemu dapat berubah. Jika suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh inventor yang bersangkutan. Inventor berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi. Imbalan dapat dibayarkan: dalam jumlah tertentu dan sekaligus, persentase, gabungan jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus, gabungan antara persentase dan hadiah atau bonus atau bentuk lain yang disepakati para pihak yang besarnya ditetapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

 Hak dan Kewajiban Pemegang Paten

Mengenai Hak Pemegang paten diatur dalam Pasal 16 Undang-UndangNomor 14 Tahun 2001 yang menyatakan :

1) Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya, dan melarang orang lain yang tanpa persetujuan:

a) Dalam hal paten produk: membuat, menjual, mengimport, menyewa, menyerahkan memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten.

b)   Dalam hal paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana.

2)    Pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi.

3)  Pemegang paten berhak menggugat ganti rugi melalui pengadilan negeri setempat, kepadasiapapun, yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas.

4)  Pemegang paten berhak menuntut orang yang sengaja dan tanpa hak melanggar hakpemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1 di atas.

Mengenai kewajiban pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses yang diberi paten di Indonesia. Dengan kewajiban ini, berarti setiap pemegang paten diharuskan untuk melaksanakan patennya yang diberi di Indonesia melalui pembuatan produk atau menggunakan proses yang dipatenkan tersebut, dengan harapan dapat menunjang adanya alih teknologi, penyerapan investasi, dan penyediaan lapangan kerja. Kewajiban lainnya disebutkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Paten Tahun 2001, bahwa pemegang paten atau penerima lisensi suatu paten diwajibkan untuk membayar biaya tahunan untuk pengelolaan kelangsungan berlakunya paten dan pencatatan lisensi.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur Paten

Di Indonesia pengaturan hak paten ini sebelum keluarnya UU no. 6/1989 yang telah diperbaharui dengan UU No.13/1997 dan terakhir dengan UU No. 14 Tahun 2001 tentang hak paten adalah berdasarkan Octroiwet 1910 sampai keluarnya pengumuman Menteri Kehakiman tertanggal 12 Agustus 1953 No. J.S 5/41/4 tentang pendaftaran sementara oktroi dan pengumuman Menteri Kehakiman tertanggal 29 Oktober 1953 J.G. 1/2/17 tentang permohonan sementara oktroi dari luar negeri. Berikut adalah Undang-Undang tentang Paten, diantaranya:

1. Undang-undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten (UUP);

2.  Undang -undang No.7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing theWord TradeOrganization(Persetujuan Pembentukan Organisasi PerdaganganDunia);

3.Keputusan persiden No. 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan Paris Convention for the protection of Industrial Property;

4. Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pemerintah Paten;

5. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1991 tentang Bentuk dan Isi Surat Paten;

6. Keputusan Menkeh No. M.01-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Paten Sederhana;

7. Keputusan Menkeh No. M.02-HC.01.10 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan pengumumanpaten

8. Keputusan Menkeh No. N.04-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Persyaratan, Jangka Waktu, danTata Cara Pembayaran Biaya Paten;

9.Keputusan Menkeh No.M.06.- HC.02.10 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Paten;

10. Keputusan Menkeh No. M.07-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Bentuk danSyarat-syaratPermintaan Pemeriksaan Substantif Paten;

11.Keputusan Menkeh No. M.08-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Pencatatan danPermintaan Salinan Dokumen Paten;

12.Keputusan Menkeh No. M.04-PR.07.10 Tahun 1996 tentang Sekretariat Komisi Banding Paten;

                 13.Keputusan Menkeh No. M.01-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Tata CaraPengajuanPermintaan Banding Paten.

Proses Pendaftaran Paten

Proses pendaftaran paten ini dimulai dengan mengajukan permohonan paten. Pasal 20 Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 menyatakan bahwa paten diberikan atas dasar permohonan dan Pasal 21 Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 menyatakan bahwa setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu Invensi atau beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi.Dari ketentuan Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 ini, jelas ditentukan bahwa pemberian paten didasarkan pada permohonan yang diajukan oleh Inventor atau kuasanya. Artinya, tanpa adanya permohonan seseorang paten tidak akan diberikan.

Permohonan paten dimaksud hanya dapat diajukan baik untuk satu Invensi atau beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan dan saling berkaitan erat. Pada dasarnya, permohonan paten harus diajukan oleh Inventor dan disertai dengan membayar biaya permohonan kepada Direktorat Jenderal HaKI. Dalam hal permohonan tidak diajukan oleh Inventor atau diajukan oleh pemohon yang bukan Inventor, menurut Pasal 23 Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 permohonan tersebut harus disertai pernyataan yang dilengkapi bukti yang cukup bahwa ia berhak atas Invensi yang bersangkutan dan Inventor dapat meneliti surat permohonan dimaksud dan atas biayanya sendiri dapat meminta salinan dokumen permohonan tersebut. Ada dua sistem pendaftaran paten yang dikenal di dunia, yaitu : sistem registrasi dan sistem ujian. Menurut sistem registrasi setiap permohonan pendaftaran paten diberi paten oleh kantor paten secara otomis. Spesifikasi dari permohonan tersebut hanya memuat uraian dan monopoli yang diminta dan tidak diberi penjelasan secara rinci.

Karenanya batas-batas monopoli tidak dapat diketahuisampai pada saat timbul sengketa yang dikemukakan di sidang pengadilan yang untuk pertama kali akan menetapkan luasnya monopoli yang diperbolehkan. Pada awalnya, sistem pendaftaran paten yang banyak dipakai adalah sistem registrasi. Namun karena jumlah permohonan makin lama semakin bertambah, beberapa sistem registrasi lambat laun diubah menjadi sistem ujian dengan pertimbangan bahwa paten seharusnya lebih jelas menyatakan monopoli yang dituntut dan selayaknya sejauh mungkin monopoli-monopoli yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tidak akan diberi paten. Sebuah syarat telah ditetapkan bahwa semua spesifikasi paten harus meliputi klaim-klaim yang dengan jelas menerangkan monopoli yang akan dipertahankan sehingga pihak lain secara mudah dapat mengetahui yang mana yang dilarang oleh monopoli dan yang mana yang tidak dilarang.Dengan sistem ujian, seluruh instansi terkait diwajibkan untuk menguji setiap permohonan pendaftaran dan bila perlu mendesak pemohon agar mengadakan perubahan (amandement) sebelum hak atas paten tersebut diberikan. Pada umumnya ada tiga unsur (kriteria) pokok yang diuji :

a. Invensi harus memenuhi syarat-syarat untuk diberi hak atas paten menurut Undang-Undang Paten. Sedangkan syarat untuk mendapatkan hak paten yaitu:

1. Penemuan tersebut merupakan penemuan baru.

2. Penemuan tersebut diproduksi dalam skala massal atau industrial.

Suatu penemuan teknologi, secanggih apapun, tetapi tidak dapat diproduksi dalam skala industri (karena harganya sangat mahal / tidak ekonomis), maka tidak berhak atas paten.

a. Penemuan tersebut merupakan penemuan yang tidak terduga sebelumnya (non obvious).Jadi bila sekedar menggabungkan dua benda tidak dapat dipatenkan. Misalnya pensil + penghapus menjadi pensil dengan penghapus diatasnya. Hal ini tidak bisa dipatenkan.

b. Invensi baru harus mengandung sifat kebaruan.

c. Invensi harus mengandung unsur menemukan sesuatu yang bersifat kemajuan (invention step)dari apa yang telah diketahui.Di Indonesia sendiri ketentuan tentang sistem pendaftaran paten semula merujuk pada Pengumuman Menteri Kehakiman tanggal 12 Agustus 1853 No. J.S.5/41/4 (Berita Negara No. 53-69) tentang Permohonan Sementara Pendaftaran Paten.

Adapun syarat-syarat permohonan pendaftaran menurut Pengumuman MenteriKehakiman tersebut adalah :

a. Permohonan pendaftaran paten harus disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa si pemohon dengan disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Surat permohonan harus ditandatangani oleh si pemohon sendiri dan harus disebut dalam surat itu nama, alamat dan kebangsaan pemohon. Syarat demikian harus dipenuhi pula apabila permohonan diajukan oleh seseorang yang bertindak bagi dan atas nama pemohon selaku kuasanya;

b. Surat permohonan harus disertai : Sebuah uraian dari ciptaan baru (maksudnya temuan baru dari penulis yang dimintakan rangkap tiga (3). Jika perlu sebuah gambar atau lebih dan setiap gambar harus dibuat rangkap dua (2). Surat kuasa, apabila permohonan diajukan oleh seorang kuasa. Surat pengangkatan seorang kuasa yang bertempat tinggal di Indonesia;

c. Biaya-biaya yang ditentukan;

1. Permohonan paten: Rp. 575.000,-/permohonan

2. Permohonan pemeriksaan subtantif paten: Rp. 2 juta (diajukan dan dibayarkan setelah 6 bln dari tanggal pemberitahuan pengumuman paten)

3. Permohonan paten sederhana: Rp. 475.000,- (terdiri dari biaya permohonan paten sederhana Rp. 125.000 dan biaya permohonan pemeriksaan subtantif Rp. 350.000,-)

d. Keterangan tentang belum atau sudah dimintakannya hak paten di luar negeri atas permohonan yang diajukan itu dan kalau sudah dimintakannya, apakah sudah diberi hak paten di luar negeri negeri tersebut.Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 menggunakan sistem pemeriksaan yang ditunda. Hal ini dapat dilihat dari tahap-tahap pemeriksaan, yaitu pemeriksaan substansi dilakukan setelah dipenuhi syarat-syarat administratif. Adapun syarat-syarat administratif yang harus dipenuhi untuk mengajukan permintaan paten dapat dilihat dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang berbunyi sebagai berikut:

A.   Mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

     a  Permohonan harus memuat:

1. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan.

2. Alamat lengkap pemohon.

3. Nama lengkap dan kewarganegaraan inventor.

4. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa.

5. Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa.

6. Pernyataan permohonan untuk diberi paten.

7. Judul invensi.

8. Klaim yang terkandung dalam invensi.

9. Deskripsi tentang invensi, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan invensi.

10. Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi dan Abstraksi invensi.

Setelah melalui tahapan pemeriksaan, Direktorat Jenderal berkewajiban memberikan keputusan untuk menyetujui permintaan paten dan dengan demikian memberi paten atau menolaknya. Apabila berdasarkan pemeriksaan dihasilkan kesimpulan bahwa penemuan yang dimintakan paten dapat diberi paten, Direktorat Jenderal memberikan Surat Paten kepada orang yang mengajukan permintaan paten. Begitu pula sebaliknya bila kesimpulannya tidak memenuhi syarat, maka permintaan ditolak.Namun kemudian setelah keluar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997, ketentuan ini disempurnakan lagi melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, prosedur permohonan paten sudah disebut secara rinci dan menyamai prosedur permohonan paten di negara-negara lain di seluruh dunia.

Pengalihan dan Jangka Waktu Paten

Patenatau pemilikan paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian. Hal ini dapat jelas terlihat dari bunyi pasal berikut :

Pasal 66

1) Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:

a. pewarisan;

b. hibah;

c. wasiat;

d. perjanjian tertulis;

e. sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

2) Pengalihan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, harus disertai dokumen asli Paten berikut hak lain yang berkaitan dengan Paten itu.

3) Segala bentuk pengalihan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya.Perlindungan hukum terhadap Invensi yang dipatenkan diberikan untuk masa jangka waktu tertentu. Selama masa jangka waktu tertentu, penemunya dapat melaksanakan sendiri Invensinya atau menyerahkan kepada orang lain untuk melaksanakan. Baru setelah itu Invensi yang di patenkan tersebut berubah menjadimilik umum atau berfungsi sosial.Masa jangka waktu perlindungan hukum terhadap paten ini dicantumkan dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa :

“Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu Paten dicatat dan diumumkan.”

Untuk menjamin kelangsungan paten itu dari tahun ke tahun, pemegang paten harus membayar biaya. Pasal 115 menetapkan bahwa paten dinyatakan batal demi hukum jika kewajiban membayar biaya tahunan tidak dipenuhi selama tiga tahun berturut-turut.

Kegunaan Paten

1. Paten merupakan pendorong bagi dilakukannya berbagai kegiatan riset dan pengembangan secara efisien, karena dapat mendorong berbagai perusahaan menyediakan anggaran besar untuk peneltian, riset dan pengembangan suatu produk.

2. Paten sebagai alat kaum kapitalis yang memanfaatkan posisi dominannya, karena mereka dapat membayar untuk memanfaakan suatu penemuan.

3. Paten sebagai alat penghargaan karya, jika perlindungan hukum mengenai paten tidak diterapkan dengan baik, orang yang berbakat akan pindah ke negara lain yang lebih menghargai karyanya.

4. Membantu menggalakkan perkembangan teknologi pada suatu negaradihargai dan tidak dijiplak.

5. Membantu menciptakan suasana yang kondusif bagi tumbuhnya industri lokal

6. Membantu perkembangan teknologi dan ekonomi dengan fasilitas lisensi

7. Adanya alih teknologi

Pelanggaran dan Sanksi

Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang Paten dengan melakukan salah satu tindakan yaitu membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten dan menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya.

Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus juta lima puluh juta rupiah) bagi barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten Sederhana dengan melakukan salah satu tindakan yaitu membuat, menggunakan, menjual,mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten dan menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya.

STUDI KASUS

Perkembangan teknologi dan informasi di zaman sekarang semakin canggih dan semakin banyak inovasi yang diciptakan manusia terhadap suatu produk. Persaingan pasar semakin ketat dan permintaan konsumen harus dipenuhi agar dapat bersaing antar perusahaan atau individu dengan menciptakan atau membuat inovasi dari suatu produk. PT Ironesia yang bergerak dibidang pembuatan suatu produk berbahan dasar besi akan menciptakan suatu inovasi produk yang dapat memudahkan suatu kegiatan koncumen. PT Ironesia sudah didirikan sejak 20 tahun yang lalu. PT Ironesia menciptakan suatu inovasi produk  yaitu kerangka besi yang dapat ditempel/ ditaruh dan ada suatu rongga untuk menaruh buku atau semacamnya. Pada bagian pertengahan besi, terdapat sekat yang dapat menurunkan atau menaikkan sesuai kenyamanan konsumen. PT Ironesia memberikan nama untuk produk ini yaitu stand portable. stand portable digunakan untuk memudahkan orang saat membaca buku atau segala sesuatu yang dapat ditaruh pada rongga tersebut, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh gambar dibawah ini.

HUKUM INDUSTRI

(Studi Kasus dan Tanggapan mengenai Kasus Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia)

Studi kasus pertama :

MARAKNYA PEREDARAN VCD DAN DVD BAJAKAN BEBAS DI BATAM
WEDNESDAY, MARCH 11, 2015

Salah satu Lokasi Pusat penjualan VCD dan DVD Batam

BATAM – Perkembangan dan kemajuan sistem informasi teknologi pada kenyataanya memberikan dampak yang signifikan kepada kemajuan teknologi diberbagai bidang kehidupan manusia. Semakin berkembangnya sistem informasi dan teknologi maka semakin tinggi tingkat kerawanan akan perdagangan barang palsu ataupun bajakan. Salah satu contoh barang bajakan adalah VCD dan DVD impor bajakan. Dengan kemajuan teknologi maka seseorang dapat menggandakan suatu karya intelektual dengan tanpa harus meminta ijin dari pemegang hak cipta yang diatur dalam UU RI No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia (intellectual property rights), di mana pada dasarnya setiap orang memiliki peluang yang sama dalam hal memenuhi kebutuhan hidup dasarnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundangan maupun norma-norma, kaidah-kaidah yang hidup di tengah masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam setiap bidang kehidupan masyarakat adalah mutlak menganut hukum baik disengaja maupun tidak.

Peredaran VCD dan DVD bajakan di Indonesia khususnya daerah Batam Provinsi Kepri sangat bebas beredar tanpa adanya hambatan. Hal ini terlihat hampir di setiap semua pusat perbelanjaan yang tersebar di Batam mulai dari Sekupang, Jodoh, Nagoya, Nongsa, Botania, Batam Center, Batu Ampar, dan Batu Aji, VCD dan DVD bajakan beredar dijual secara bebas di pinggir jalan, pusat perbelanjaan maupun di toko-toko.

"Rata-rata yang paling banyak dijual adalah itu VCD dan DVD bajakan semua dan yang original hanya beberapa keping dan unit saja. Hal ini sangat jelas melanggar undang-undang tapi polisi biarkan saja," kata salah satu pedagang yang tidak mau namanya disebut di daerah sekitar Jodoh , Selasa (10/3).

Pantauan Investigasi Birokrasi Batam, masyarakat lebih gemar membeli VCD dan DVD bajakan, dari pada membeli VCD dan DVD original, baik itu kelas ekonomi bawah, menengah maupun atas. Hal ini dikarenakan VCD dam DVD bajakan harganya lebih murah dibandingkan VCD dan DVD asli yang harganya jauh lebih mahal.

Adapun yang menjadi latar belakang maraknya beredar VCD dan DVD bajakan adalah yang pertama adalah faktor lemahnya aparat penegak hukum Polri dan penyidik PPNS Ditjen Hak Cipta untuk melakukan penertiban peredaran VCD dan DVD bajakan. Dimana belum terciptanya koordinasi secara intensif dengan Korwas PPNS, sehingga proses penyidikan tindak pidana hak cipta atas perkara hak cipta tidak dapat dilaksanakan. Padahal, ketentuan dan kedudukan Polri sebagai korwas PPNS sangat jelas, dan keberadaan tersebut sesungguhnya dapat memudahkan proses penegakan hukum dalam menangani kejahatan VCD dan DVD bajakan.

Faktor yang kedua adalah sarana dan prasarana yang masih minim sehingga menghambat kelancaran proses penyidikan tindak pidana hak cipta yang dilakukan oleh PPNS.

Faktor Masyarakat sendiri sebagai konsumen dari produk hak cipta bajakan yang masih menggunakan produk-produk bajakan disebabkan harga yang murah jika dibandingkan dengan membeli produk yang berlisensi, maka hal ini telah menjadikan semakin maraknya pelanggaran hak cipta. Disadari atau tidak, keberadaan masyarakat yang justru lebih memilih membeli barang bajakan daripada barang yang asli (original) memberikan pengaruh besar dalam penyidikan, karena semakin banyak permintaan konsumen maka alur perdagangan VCD dan DVD bajakan akan semakin meningkat.

Faktor Budaya organisasi seringkali juga menjadi salah satu faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana hak cipta sehingga masih masih terdapat arogansi dari masing-masing institusi sehingga penggalangan koordinasi dalam upaya penegakan hukum tindak pidana hak cipta menjadi tidak terwujud dengan baik. (Sugi Art)

Tanggapan :

Menanggapi kasus pelanggaran hak cipta diatas, terlihat bahwa kurangnya kesadaran seseorang dalam menghargai hasil karya orang lain dan kurangnya kesadaran hukum dikalangan masyarakat sehingga memungkinkan orang tersebut melakukan pelanggaran dengan cara membajak atau mengcopy sepenuhnya tanpa memperoleh izin dari pemegang hak cipta. Akibat dari pelanggaran hak cipta tersebut adalah merusak kreativitas seseorang yang telah menciptakan. Pencipta merasa dirugikan baik secara moril maupun materil karena hasil karyanya selalu dibajak.
Hal ini disebabkan karena ketidaktegasan penegakan hukum hak cipta di Indonesia. Maka perlunya melakukan sejumlah sosialisasi pemerintah agar masyarakat mengetahui dan memahami dampak atau kerugiannya jika bajakan terus berkeliaran dengan bebas. Masyarakat juga harus sadar bahwasannya membeli sejumlah VCD atau DVD yang sifatnya membajak kreatifitas orang lain ini sama saja tidak mendukung bangsa Indonesia untuk maju bersaing dengan negara lainnya. Dalam menangani kasus ini pemerintah harus menanganinya secara tegas agar dapat membuat para pelaku yang melakukan pembajakan tersebut jera sehingga mereka enggan untuk melakukannya kembali.

Seperti yang tertulis dalam pasal 72 tentang Undang-Undang Hak Cipta yaitu bagi mereka yang dengan sengaja atau tanpa hak melanggar hak cipta orang lain dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Menurut saya, solusi yang perlu diterapkan yaitu perlunya ditanamkan kesadaran yang tinggi kepada masyarakat saat ini agar tidak dengan mudahnya membajak hasil karya orang lain atau pencipta. Kesadaran tersebut tentu tidak akan tumbuh apabila tidak diikuti dengan sanksi yang tegas dan berat agar menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang melanggarnya. 

Dalam kasus ini banyak pelajaran yang dapat dipetik bahwasannya tidak diperbolehkan menyebarkan apalagi membajak karya orang lain tanpa seizinnya. Selain tindakan tersebut tidak baik, tindakan tersebut juga dapat merugikan penciptanya. Sebagai warga Indonesia yang baik kita harus mampu meminimalisir tindakan-tindakan pembajakan tersebut terutama dalam dunia perfileman yang sulit untuk dihindari. Tindakan yang dapat dilakukan pun misalnya, mengurangi pembelian DVD atau VCD yang sifatnya liar atau tidak orisinil meskipun harganya jauh lebih murah dibandingkan membeli VCD atau DVD yang orisinil, kemudian tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan untuk mengurangi aktifitas yang sifatnya membajak karya cipta orang lain misalnya, menikmati web ataupun content yang menyediakan streaming film gratis karena hal ini hampir sama dengan tindakan membeli VCD atau DVD yang sifatnya tidak orisinil hanya saja yang membedakan pada web atau content yang menyediakan streming gratis ini konsumen tidak perlu bayar. Karena menurut saya, dengan melakukan tindakan-tindakan tersebut sudah merupakan salah satu sikap kita menghargai dan menghormati karya orang lain atau penciptanya.

Studi Kasus kedua :

MEREK TUPPERWARE VS TULIPWARE

8 JUNI 2016 

DART INDUSTRIES INC., Amerika Serikat adalah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis alat-alat rumah tangga, di antaranya yaitu ember, panci, toples dan botol, sisir-sisir dan bunga-bunga karang, sikat-sikat, perkakas-perkakas kecil dan wadah-wadah kecil yang dapat dibawa untuk rumah tangga dan dapur dari plastik untuk menyiapkan, menyajikan dan menyimpan bahan makanan, gelas-gelas minum, tempayan, tempat menyimpan bumbu, wadah-wadah untuk lemari es dan tutup daripadanya, wadah-wadah untuk roti dan biji-bijian dan tutup daripadanya, piring-piring dan tempat untuk menyajikan makanan, cangkir-cangkir, priring-piring buah-buahan dan tempat-tempat tanaman untuk tanaman rumah dan main-mainan untuk anak-anak dengan berbagai jenis desain yang terbuat dari plastik yang bermutu tinggi. Merek TUPPERWARE sudah terdaftar di Indonesia dibawah no. pendaftaran 263213, 300665, 300644, 300666, 300658, 339994, 339399 untuk jenis-jenis barang seperti tersebut diatas, sedangkan merek TULIPWARE baru mengajukan permintaan pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Produk produk rumah tangga yang diproduksi oleh DART INDUSTRIES INC. telah dipasarkan di lebih dari 70 negara dengan memakai merek TUPPERWARE. TUPPERWARE juga telah dipasarkan di luas di Indonesia melalui Distributor Nasional sekaligus penerima lisensi, yakni PT. IMAWI BENJAYA.

IMAWI BENJAYA selaku Distributor Nasional sekaligus penerima lisensi produk TUPPERWARE di Indonesia, menemukan produk-produk dengan menggunakan desain-desain yang sama dengan disain-disain produk-produk TUPPERWARE yang menggunakan merek TULIPWARE yang diproduksi oleh CV. CLASSIC ANUGRAH SEJATI yang berlokasi di Bandung.

Bentuk Pelanggaran :

1. Dengan membadingkan antara produk-produk yang menggunakan merek TUPPERWARE dan produk-produk dengan merek TULIPWARE, maka terlihat secara jelas bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang memproduksi produk TULIPWARE, sebagai berikut :

2. Terdapat persamaan pada pokoknya antara merek TULIPWARE dengan TUPPERWARE untuk produk-produk yang sejenis

3.  Penempatan merek pada bagian bawah wadah dan bentuk tulisan yang sama lebih dominan, sehingga menonjolkan unsur persamaan dibandingkan perbedaannya. Keberadaan produk-produk sejenis yang menggunakan merek TUPPERWARE dan TULIPWARE membingungkan dan mencaukan konsumen mengenai asal-usul barang.

4.  Merek TULIPWARE yang dipergunakan pada barang-barang berbeda dengan etiket merek yang diajukan permohonannya pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

DART INDUSTRIES INC. selaku pemilik merek telah memasang iklan pengumuman di beberapa surat kabar, untuk mengingatkan kepada konsumen tentang telah beredarnya produk-produk TULIPWARE, yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan produk-produk TUPPERWARE

Tanggapan :

Berdasarkan kasus tersebut diketahui bahwa kedua jenis produk memang memiliki kesamaan yaitu keduanya sama-sama merupakan jenis perusahaan yang memproduksi alat-alat rumah tangga. Menurut saya pada kasus ini perlunya diterapkan sanksi-sanksi yang berat kepada pihak-pihak yang termasuk plagiat atau mencontoh produk orang lain tanpa seizinnya. Karena selain hal tersebut merupakan salah satu tindakan yang membuat orang lain tidak nyaman atas adanya kesamaan baik nama merek maupun produknya, perusahaan yang memplagiati atau mencontoh produk orang lain tanpa seizinnya merupakan tindakan yang telah melanggar hukum.

Dari kasus ini sama-sama kita ketahui bahwa yang pertama kali mendaftarkan merek daripada produknya adalah TUPPERWARE sehingga dapat dikatakan bahwasanya TULIPWARE merupakan perusahaan yang memiliki kesamaan produk dengan tupperware tetapi hanya saja namanya bukan TUPPERWARE. Kesamaan-kesamaan seperti ini dapat mengindikasikan adanya itikad tidak baik dari pihak TULIPWARE karena cenderung menjiplak atau meniru merek TUPPERWARE yang sudah terlebih dahulu dikenal oleh masyarakat luas.

Maka perlunya kesadaran bangsa Indonesia agar tidak melakukan tindakan plagiat atau mencontoh produk orang lain tanpa seizinnya. Karena hal tersebut sama saja mencuri kreatifitas atau ide-ide yang dimiliki oleh orang lain dan hal tersebut sama sekali tidak dianjurkan. Menurut saya adanya sanksi-sanksi yang ditegakkan pemerintah dengan adanya tindakan plagiat atau menjiplak karya orang lain juga tidak akan berpengaruh kepada bangsa Indonesia tanpa adanya dukungan dari bangsa Indonesia itu sendiri maka sanksi-sanksi yang dikeluarkan pun tidak akan ada artinya dan tidak dapat ditegakkan dengan baik.

Dan menurut saya tindakan plagiat ini bukan sepenuhnya salah pemerintah atau pihak-pihak yang menanganinya dengan adanya merek-merek yang beredar dengan produk yang sama, ataupun karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Tetapi pada dasarnya kurangnya bangsa ini untuk menghargai kretifitas satu sama lainnya dan masih kurangnya kesadaran pada diri mereka.  Untuk itu kesadaran dan  rasa saling menghargai ini sangat penting dan semestinya sudah harus ditanamkan pada diri kita masing-masing agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan serta menganggu kenyamanan orang lain.

HUKUM INDUSTRI

(Ringkasan Mengenai Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta)

Hukum industri di Indonesia ini berfungsi untuk mengatur berbagai masalah yang menyangkut  masalah perindustrian yang ada di Indonesia bahkan dunia. Mengatur bagaimana cara perusahaan mengatur perusahaannya dan sanksi-sanksi apa saja yang akan diterima jika suatu perusahaan melanggar sanksi tersebut. Maka hukum industri ini menyangkut sarana pembaharuan dibidang industri, sistem kawasan tata ruang, sistem perizinan yang bersifat lintas lembaga dan yurisdiksi hukum industri dalam perspektif global dan lokal, hukum alih teknologi. Dalam hukum industri ini yang akan dibahas mengenai hak kekayaan intelektual dan hak cipta.

Seiring perkembangan zaman dan semakin canggih serta semakin majunya ilmu teknologi saat ini membuat semua orang berlomba-lomba untuk menciptakan sesuatu yang ada didalam pikirannya. Hal ini yang membuat Indonesia semakin maju karena semakin banyak orang-orang yang kreatif, inovatif, untuk menciptakan sesuatu sehingga Indonesia menjadi negara yang berkembang hingga saat ini. Namun ada saja orang-orang yang tidak mengandalkan kemampuannya sendiri sehingga ada saja yang menjiplak atau pun meniru karya orang lain karena baginya hal tersebut mungkin tidak akan merugikan pihak manapun, dan biasanya kebanyakan dari mereka hanya memikirkan keuntungan semata sehingga perlakuannya pun dapat merugikan orang lain tanpa ia sadari.

Kekayaan intelektual merupakan suatu ide ataupun gagasan yang tercipta dari seseorang ataupun sekelompok orang yang berguna untuk memberikan manfaat bagi orang banyak yang dimana hal tersbut perlu diakui dan dilindungi agar gagasan-gagasan tersebut tidak diklaim oleh orang lain. Perlunya perlindungan hukum terhadap hak cipta sesorang di Indonesia untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan dibidang karya seni musik, dan lain sebagainya. Perlindungan ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan bergairahnya pencipta untuk menciptakan sesuatu dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

HaKI merupakan suatu hak milik yang dimana keberadaannya berada pada ruang lingkup teknologi, ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra. Dimana kepemilikan ini bukan bedasarkan kepada barangnya akan tetapi terhadap ciptaannya berupa hasil kemampuan intelektual manusia itu sendiri yang diantaranya merupakan suatu ide, ataupun gagasan seseorang yang merupakan hasil dari pikirannya sendiri bukan merupakan hasil pikiran orang lain. HaKI ini berasal dari hasil kegiatan kreatif manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dakam berbagai bentuk, dan memiliki manfaat  serta berguna untuk menunjang kehidupan orang lain juga memiliki nilai ekonomi.

HaKI ini memiliki beberapa peranan penting dalam kehidupan manusia yang merupakan peranan penting yang menunjang kehidupan manusia itu sendiri peranan HaKI antara lain yaitu, agar setiap produk dan bisnis serta jasa seseorang dapat dilindungi keberadaannya, kemudian membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan salah satu cara untuk menghargai seseorang atau sekelompok orang yang telah menciptakan gagasan atau pikiran yang baik untuk orang banyak. Maka setiap orang wajib menghargai serta menghormati hak kekayaan intelektual orang lain. Dan setiap orang tidak boleh mengambil apalagi menggunakan gagasan ataupun ciptaan orang lain tanpa seizinnya.

Dalam membahas suatu gagasan atau ciptaan seseorang ini memiliki kaitan dengan hak cipta yang dimiliki oleh seseorang. Agar ciptaan ataupun gagasan yang dimiliki oleh orang lain tidak diklaim ataupun diplagiat atau dijiplak oleh orang lain yang semata-mata hanya mementingkan kebutuhan materil, maka seseorang dapat menggunakan hak cipta tehadap gagasannya tersebut agar tidak mudah dijiplak atau ditiru oleh orang lain sehingga karya ataupun ciptaannya tersebut dilindungi. Hak cipta merupakan hak ekslusif bagi si pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi beberapa batasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun dalam penggunaaan hak cipta itu sendiri maka pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal dipengadilan agar apabila timbul sengketa dikemudian hari terhadap penciptaannya tersebut. Dalam ruang lingkupnya hak cipta ini meliputi buku, ceramah, kuliah, pidato, lagu atau musik tanpa teks, drama, seni rupa dalam segala bentuk, dan arsitektur. Maka dengan adanya hak cipta ini memberikan kesan yang positif di Indonesia selain mencegah adanya tindakan plagiatisme maka secara tidak langsung Indonesia menuntut agar masing-masing warga negara Indonesia ini mendorong warganya agar menciptakan sesuatu yang  mendasarkan kepada kemampuannya dan belajar untuk menghargai karya orang lain ataupun karya nya sendiri, karena untuk menciptakan suatu gagasan tidaklah mudah sehingga dengan adanya perlindungan-perlindungan mengenai hak cipta ini diharapkan agar berkurangnya tindakan plagiatisme diIndonesia.